LPH BMS - Pada Januari 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan 2.171 Sertifikat Halal (SH). "Kami membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare)," ujar aqil.
LPH BMS - Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pengusaha bertanggung jawab untuk menjaga status Halal dari produknya yang telah bersertifikat Halal. Sanksi akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk bersertifikat halal.
LPH BMS - Presiden Jokowi wajibkan sertifikasi halal untuk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang masuk dan beredar di Indonesia. Aturan ini mulai berlaku pada 19 Januari 2023. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama. Instruksi ini berlaku bagi satuan kerja di tingkat pusat, daerah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Oleh sebab itu, instruksi diberikan kepada para pejabat Eselon I pusat, pimpinan PTKIN, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Sekreta
LPH BMS - Dalam rangka pemenuhan kewajiban sertifikasi halal, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama. Pada instruksi Tanggal 8 Februari 2023 menjelaskan secara rinci ketentuan sertifikasi halal produk dan kantin yang terdiri dari dua jenis, yaitu sertifikasi halal produk oleh badan usaha melalui pernyataan halal P
LPH BMS - Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis dari MUI bahwa produk tersebut halal dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Sertifikat Halal juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap produk Halal yang dijual kepada umat Islam. Berdasarkan hal tersebut, setiap produk yang beredar di masyarakat harus memiliki Sertifikat Halal dan produk tersebut harus memiliki merek Halal. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 4 UU 33/2014. Selain mematuhi hukum dan peratura
LPH BMS - Mengajukan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil dapat dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Halal (SI-HALAL). Semua pengusaha makanan dapat memperoleh sertifikasi Halal untuk produk yang mereka jual.
Beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal disampaikan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham. "Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 membawa beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia," ucap Aqil, Minggu (29/1/2023).
Sertifikasi Halal Bagi UMK Kini Lebih Cepat dengan Self Declare. Hal ini dijelaskan oleh Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Minggu (29/1/2023). "Self declare ini kan ada masa pendampingan proses produk halal. Jika sebelumnya pendampingan belum diatur lamanya berapa hari, maka sekarang proses pendampingan harus diselesaikan dalam 10 hari," ucap Aqil.
1 Juta Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, hal itu membuat antusias para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meningkat. Sehati sendiri adalah salah satu strategi Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan jumlah produk Halal yang ada di di Indonesia.
Dokumen yang perlu disiapkan untuk sertifikasi halal dengan mekanisme Self Declare seringkali menjadi pertanyaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain prosesnya yang cepat, harga Sertifikat Halal dengan sistem Self Declare juga lebih murah dibandingkan dengan sistem standar sehingga pendaftaran dengan jalur self declare dianggap sebagai akselerator, terutama dalam proses sertifikasi Halal produk UMK.
Apa itu Sertifikasi Halal dengan Mekanisme Self Declare? Mungkin selama ini para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) hanya mengetahui jalur sertifikasi halal secara regular melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Oleh karena itu, BPJPH sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sah secara hukum menawarkan kepada pelaku UMK proses sertifikasi Halal melalui jalur self-declare.
Keuntungan sertifkasi halal bagi pengembang bisnis makanan seringkali dipertanyakan oleh para pelaku usaha. Kesediaan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal menjadi tantangan besar bagi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat giat menjamin kehalalan produk kepada masyarakat. Wajar jika mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, se
Pada Pameran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membuka layanan konsultasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023. "Bagi pelaku usaha yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, silakan manfaatkan layanan konsultasi sertifikasi halal gratis ini," ucap Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.
Melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki target pencapaian 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Sebagai leading sector jaminan produk halal (JPH), BPJPH juga harus melakukan lompatan capaian sertifikasi halal untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024. Penjelasan ini disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P
LPH BMS - Realisasi Ekspor Produk Halal Sudah Mencapai 1.356 Jumlah PEB. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Lembaga Nasional Single Window (LNSW) menyelenggarakan sosialisasi ekspor impor produk Halal di Jakarta. Kepala LNSW Mochammad Agus Rofiudin menunjukkan bahwa realisasi ekspor 952 sampai hari ini sudah mencapai 1.356 jumlah PEB, tersebar ke berbagai belahan dunia. Fokus kegiatan yang juga dihadiri oleh perwakilan asosiasi perdagangan adalah peng
LPH BMS- Simak, syarat sertifikasi halal terbaru 2023. Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan jika suatu produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku maupun proses produksinya.
LPH BMS- Simak, syarat, cara, dan biaya pembuatan sertifikasi halal terbaru 2023. Mengacu kebijakan baru yang disampaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
LPH BMS-LPH BMS laksanakan Assessment produk halal pada tanggal 29 Desember 2022. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk, yang dilakukan oleh Auditor dalam melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
Tangerang (BPJPH) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa produk halal sangat potensial untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke berbagai negara. "Produk halal kita, baik itu berasal dari usaha besar, menengah, kecil dan bahkan mikro, akan memperluas pasar ekspor kita ke luar negeri." kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah, saat menjadi narasumber seminar internasional bertema "Memperluas Pasar